Home / Blog / Macam-Macam Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan Pajak

Macam-Macam Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assesment, kadangkala membuat orang malas atau juga bingung untuk sekedar melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)  Pajak Penghasilan (PPh) sekali dalam setahun. Karena setahun sekali seringkali bingung caranya, malas antrinya dan kadang juga berfikir bahwa pajaknya sudah dibayar oleh kantor, mengapa mereka yang diminta lapor. Padahal kewajiban lapor SPT berlaku untuk individu bukan diwakili kantor.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak adalah setiap bulan Maret sampai April setiap tahunnya. Jika Anda tidak melakukan pelaporan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada Anda. Lantas, Apa Pentingnya Melaporkan SPT Pajak?

Kewajiban wajib pajak terkait dengan SPT

SPT Pajak pneting untuk dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang untuk keperluan administrasi perpajakan sehingga memudahkan pemerintah dalam merencanakan pembangunan. Adapun kewajiban wajib pajak terkait dengan SPT ini, adalah:

  • Melaporkan masa SPT Bulanan Pajak
  • Melaporkan masa SPT Tahunan Pajak (terdiri dari PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21)
  • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya

Baca Juga: Konsultan Pajak: Apakah Membutuhkannya?

Jangan Terlambat, Pahami Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Berikut Ini

Demi kelancaran administrasi perpajakan, waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh ada batasnya yang dibagi menjadi dua yaitu pelaporan untuk PPh 21 (Orang Pribadi) dan PPh 22 (Badan Usaha), dengan jadwal sebagai berikut:

  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret
  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April

Jangat Terlambat Apalagi Tak Lapor, Berikut Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak

UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur tentang sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

  • Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000
  • Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000
  • Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000
  • Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000

Perkecualian untuk Orang yang Tidak Kena Sanksi Denda Bila Tak Lapor SPT

Selain mengatur tentang sanksi, UU No.28/2007 diatas juga mengatur kemudahan khusus dengan tidak memberikan sanksi administrasi berupa denda bila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh yaitu untuk:

  • Wajib pajak sudah meninggal
  • Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
  • Warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia
  • Tidak lagi melakukan kegiatan usahanya di Indonesia
  • Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan berlaku
  • Mengalami musibah bencana, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuagan (PMK) termasuk mengalami kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, maupun kegagalan sistem computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan

Sebagai wajib pajak yang baik, maka hindari sanksi tersebut diatas dengan tidak mengabaikan pelaporan SPT Tahunan Pajak karena sebenarnya tak sulit untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh seiring dengan kemudahan dalam pelaporannya. Apalagi saat ini sudah ditunjang dengan adanya sistem online.

Banyak Berbagi Banyak Rejeki Banyak Berbagi Banyak Rejeki

About wahyudi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.