Home / Blog / Beberapa Hal yang Wajib Diketahui Tentang Perpajakan di Indonesia

Beberapa Hal yang Wajib Diketahui Tentang Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, wewenang pemungutan dan pengelolaan pajak dibagi antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Puat dikelola oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak) yang didalamnya mencakup PPh, PPN, PPnBM, PBB, P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, PBB, dan Bea Materai. Yang kedua adalah Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah Daerah, didalamnya mencakup Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan dan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Definisi perpajakan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat disimpulkan, pajak  merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Wajib artinya adalah pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya. Sedangkan tidak mendapatkan imbalan langsung artinya manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Namun berdasarkan sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang paling besar. Dengan demikian maka manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai sektor bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan sebagainya. Selain itu pajak juga digunakan untuk subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan sebagainya. Berikut Beberapa Hal yang Wajib Diketahui Tentang Perpajakan di Indonesia.

Pentingnya membuat badan hukum

Lambat laun Anda tetap harus membuat badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), karena kalian tidak bisa mendapat investasi bila belum berbadan hukum. Keuntungan membuat PT adalah risiko yang kecil apabila terjadi masalah di kemudian hari. Dalam sebuah PT, apabila terjadi masalah dan harus ada penyitaan misalnya, maka setiap stakeholder hanya akan menerima kerugian sesuai dengan modal yang mereka masukkan. Tidak akan ada gangguan terhadap dana pribadi mereka. Inilah yang membedakan PT dengan CV dan perusahaan pribadi.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi adalah hal yang berbeda. Dalam retribusi kita akan merasakan imbal baliknya. Misalnya retribusi sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, langsung dirasakan melalui layanan kebersihan dimana sampah rumah tangga akan diangkut/dibersihkan setiap harinya.

Jangan Gunakan Rekening Pribadi Untuk Kepentingan Usaha

Ada beberapa orang yang saat ini berusaha “menghindari” pajak dengan cara menjalankan bisnis menggunakan rekening pribadi. Namun hal tersebut justru bisa menjadi masalah apabila diketahui oleh petugas pajak. Mereka bisa meminta bank untuk memperlihatkan setiap transaksi yang terjadi di rekening kita, dan mengenakan pajak terhadapnya.

Tidak membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar terbebas dari tagihan dan kewajiban melaporkan pajak juga bukanlah sebuah solusi yang baik. Masyarakat Indonesia praktis akan membutuhkan NPWP, terutama ketika mereka akan membeli aset berupa rumah atau tanah.

Pajak Penghasilan (PPh)

Salah satu ketentuan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha tanah air adalah Pajak Penghasilan (PPh). Untuk setiap Usaha yang belum memiliki penghasilan di atas Rp4,8 miliar, maka mereka bisa memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan hanya dikenakan PPh Final sebesar satu persen dari pendapatan kotor.

Angka ini mungkin terkesan kecil. Namun karena dikenakan dari pendapatan kotor, maka PPh ini tentu akan memberatkan bagi kebanyakan Usaha yang sekarang tengah merugi.

Karena itu, Anda memiliki pilihan untuk mendaftar sebagai PKP, PPh yang dibebankan memang lebih besar, yaitu 25 persen. Namun angka tersebut diambil dari pendapatan bersih, yang artinya Perusahaan tidak perlu membayar sepeser pun ketika tengah merugi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagaikan buah simalakama, menjadi PKP dan menghindari PPh ketika merugi ternyata juga bukan solusi yang ideal bagi Perusahaan di Indonesia. Karena dengan menjadi PKP, maka artinya mereka akan terkena kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Konsep utama PPN sebenarnya memang hanya penggantian, karena kita bisa menerima kembali selisih dari PPN yang kita bayar dan PPN yang kita terima. Namun dengan begitu, para konsumen nantinya pasti akan mengeluh karena harga yang kita tetapkan jadi lebih tinggi.

Pemerintah sebenarnya sudah memberikan fasilitas kepada Perusahaan yang penghasilannya masih di bawah Rp4,8 miliar untuk bebas dari pembayaran PPN. Namun itu artinya, mereka harus membayar PPh sebesar satu persen dari pendapatan kotor, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sekian artikel dari kami, Jangan lupa share artikel ini ya ke sosial media Anda. Agar teman Anda juga bisa belajar tentang apa itu akuntansi? Banyak berbagi banyak rejeki Terimakasih. Salam Let’s #beefree

Banyak Berbagi Banyak Rejeki Banyak Berbagi Banyak Rejeki

About Vicky Fatrian

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.